Perkembangan perdagangan dan sektor lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi dibarengi pula dengan perlindungan hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat pengaturan transaksi elektronik dengan dukungan Sertifikat Elektronik, Tanda Tangan Elektronik, dan Sistem Elektronik yang aman dan handal. Dengan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik maka para pihak yang saling bertransaksi dapat diotentikasi siapa penanda tangan, dan diketahui status keutuhan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani.
Penggunaan Tanda Tangan Elektronik memiliki kehandalan melebihi dari tanda tangan konvensional dengan tinta basah. Kehandalan yang dimaksud, yakni:
- Authenticity (Ensured)
Dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen/informasi elektronik maka dapat dibuktikan dengan metode tertentu siapa yang menandatangani dokumen/informasi elektronik itu. - Integrity
Integritas/integrity berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani. Penggunaan tanda tangan elektronik dapat menjamin bahwa informasi elektronik yang ditanda tangani dapat diketahui apakah mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. - Non-Repudiation (Tidak dapat disangkal keberadaannya)
Non repudiation atau tidak dapat disangkalnya keberadaan suatu dokumen/informasi berhubungan dengan orang yang menandatanganinya. Si penanda tangan dokumen/informasi elektronik tidak dapat memungkiri bahwa ia telah menandatangani dan mengirimkan dokumen/informasi itu ke penerima dan tidak dapat memungkiri isi dokumen itu sepanjang tidak ada upaya perubahan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. - Confidentiality
Dokumen/Informasi elektronik yang telah ditanda tangani dan dikirimkan bersifat rahasia/confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi informasi elektronik yang telah dirahasiakan dengan metode kriptografi. - Realible
Bahwa dokumen/informasi elektronik yang disampaikan melalui dunia maya harus mampu dipertanggungjawabkan para pihak yang melakukan transaksi. Dengan penggunaan tanda tangan elektronik disertai kunci publik dan kunci privat dalam proses merahasiakan dan menandatangani dokumen/informasi elektronik maka segala transaksi elektronik yang dilakukan di dunia maya dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
Dengan memahami 5 unsur kehandalan Tanda Tangan Elektronik didukung Sertifikat Elektronik, maka tidak dapat diragukan lagi keamanan transaksi elektronik. Peran Notaris pun sangat diharapkan terlibat dalam transaksi elektronik untuk memberi legitimasi yang kuat terhadap transaksi elektronik yang berlangsung yakni mengindentifikasi tanda tangan elektronik dan penanda tangan, serta memverifikasi dokumen/informasi elektronik yang ditandatangani.
Peran Notaris dalam transaksi elektronik bersama-sama dengan pihak Certificate Authority (CA) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (trusted third party) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik. Certificate Authority merupakan pihak yang menerbitkan Sertifikat Elektronik yang berisikan identitas pemilik sertifikat, kunci publik dan kunci privat yang digunakan dalam transaksi elektronik untuk membuat tanda tangan elektronik, mengotentikasi si penanda tangan dan memverifikasi dokumen yang ditanda tangani.
Notaris bertindak untuk melakukan otentikasi pihak yang melakukan transaksi elektronik atau otentikasi pihak yang menandatangani dokumen/informasi elektronik, memverifikasi dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani para pihak, melakukan pengamanan terhadap penyimpanan informasi berupa tanda tangan dan dokumen yang ditanda tangani, membantu CA dalam penerbitan Sertifikat Elektronik khususnya mengidentifikasi para pihak yang memohon penerbitan Sertifikat Elektronik, dan terakhir menjadi perantara transaksi elektronik dimana dokumen elektronik dan tanda tangannya dikirim oleh Penerima ke Notaris, lalu Notaris melakukan otentikasi dan verifikasi lebih dahulu terhadap penanda tangan dan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani, selanjutnya diteruskan ke Penerima.
Seorang penanda tangan dokumen/informasi elektronik harus hadir di depan Notaris sehingga memungkinkan Notaris untuk memeriksa identitas pelaku, keinginan pelaku, dan kompetensi/kemampuan pelaku dalam melaksanakan transaksi elektronik. Dengan bertatap muka, Notaris dapat pula mengetahui apakah pelaku yang ingin bertransaksi secara elektronik berada dalam keadaan tanpa paksaan atau ancaman fisik dari pihak lain, sehat rohani dan jasmani. Pemeriksaan pelaku yang akan bertransaksi ini juga membantu dalam penerbitan Sertifikat Elektronik.
Dalam pelaksanaan transaksi elektronik, pihak Pengirim mengirimkan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani ke Notaris, kemudian Notaris memeriksa tanda tangan yang digunakan, identitas pengirim dan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani. Jika pemeriksaan ini selesai, Notaris dapat mengirimkan informasi hasil pengecekan kepada Pengirim. Jika tidak ada masalah, lalu Notaris mengirimkan dokumen/informasi elektronik tersebut kepada Penerima. Pihak Penerima menyampaikan informasi kepada Notaris bahwa dokumen/informasi elektronik telah diterimanya. Penyampaian tersebut ditindaklanjuti oleh Notaris dengan mengirimkan informasi/laporan ke Pengirim bahwa Penerima telah menerima dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani.
Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa Certificate Authority tanpa didukung dengan peran Notaris menjadikan transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinya lemah. Benar yang diuraikan dalam berbagai artikel di internet bahwa Certificate Authority (CA) dan Notary Authority (NA) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai trusted third party dalam Transaksi Elektronik. Certificate Authority (CA) menyediakan Infrastruktur Teknologi yang aman digunakan oleh CA dan NA, sedangkan NA memberi legitimasi yang kuat dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik.