Simak pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 50/PUU-VI/2008 tentang judicial review Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu pendapat Mahkamah bahwa "penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP". Di bagian lain dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ' penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan on line) karena ada unsur “di muka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”'. Dari pendapat Mahkamah tersebut dapat disimpulkan bahwa sepanjang sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengaturan itu sudah jelas dan berlaku, seperti unsur “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses” yang berkaitan dengan penyebaran dan/atau akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat penjelasan Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi "Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" maka hal - hal yang belum diatur berkaitan Pasal 27 ayat (3) maka penafsirannya mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 310 ayat (3) KUHP bahwa " Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri". Meskipun demikian, penjelasan pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak memberikan batasan bahwa hanya mengacu pada pencemaran nama baik dan / atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat begitu luasnya pengaturan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi penghinaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) tidak terbatas hanya mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP, sebagai contoh, penafsiran Pasal 27 ayat (3) termasuk pula penghinaan terhadap penguasa sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP.
